Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Legislatif dan Eksekutif Kapuas Hulu saat ini tengah menggodok tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Salah satu dari Raperda tersebut tentang dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pengelola Perbasatasan Daerah (BPPD). BPBD dan BPPD dahulunya sudah pernah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, akan tetapi sejak perombakan OPD di Tahun 2017, BPPD dan BPBD dimerjer ke instansi lain.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri mengatakan, pembentukan kembali BPPD dan BPBD merupakan keharusan dari Pemerintah Pusat (Pempus). Maka dari itu, Eksekutif mengusulkan Raperda tentang OPD tersebut. "Pendanaan sebetulnya kita masih kelabakan, tapi kita harus membentuk dua OPD tersebut karena sudah instruksi Pemerintah Pusat," papar Sekda Kapuas Hulu, Rabu 05 September 2018.

 

Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, penanggulangan bencana bisa dijadikan sub bagian, sehingga Pemkab Kapuas Hulu waktu itu membentuk urusan bencana itu sebagai sub pada OPD lain (Satpol PP). Namun Pemerintah Pusat mengharuskan Pemkab Kapuas Hulu membentuknya sebagai OPD sendiri maka harus dibentuk BPBD. "Ini tentu kedepan menjadi beban anggaran daerah. Adapun sharing dana dari Pemerintah Pusat untuk hal bencana itu sifatnya insidentil melalui Dana Alokasi Khusus. Dulunya kita mengusulkan dana untuk penanggulangan bencana, namun Pemerintah Pusat itu tidak bisa memberikannya karena bagian penanggulangan bencana hanya sub pada OPD Satpol PP, maka harus berdiri sendiri baru dapat bantuan itu," tegas Sekda Kapuas Hulu.

 

Sementara terkait BPPD, menurut Sekda Kapuas Hulu fungsinya lebih kepada perencaanaan dan koordinasi. Fungsi ini sebetulnya sudah ada pada Bappeda, maka BPPD sebelumnya dimerjerkan. "Tapi dari Pemerintah Pusat tetap mengharuskan ini ada instansi BPPDnya. Walaupun pengelolaan Border itu bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten," tutup Sekda Kapuas Hulu.


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)