Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Eksekutif Kapuas Hulu, masih dibahas dengan jajara Legislatif Kapuas Hulu. Salah satu dari Raperda itu tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Pihak Eksekutif Kapuas Hulu memastikan bahwa aspek personil, anggaran dan aset untuk dua OPD tersebut bakal dipersiapkan setelah Legislatif Kapuas Hulu menyetujui Raperda yang diusulkan.

 

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. AIN Pamero, SH menegaskan, bahwa kalkulasi anggaran yang akan difloating kepada kedua OPD tersebut pasti sudah dilakukan pihaknya. Perhitungan anggaran itu akan dibahas pada pembahasan APBD murni Kapuas Hulu untuk Tahun 2019. "Kalau Raperda yang diusulkan sekarang ini di ketuk dan disetujui juga dari DPRD, berarti harus segera bentuk OPD baru. Kalau membentuk tentu anggaran harus sudah dipersiapkan, jangan sampai OPD sudah dibentuk tapi anggaran tidak ada," tegas Wakil Bupati Kapuas Hulu, Selasa 18 September 2018.

 

Kemudian berbicara aset, Wakil Bupati Kapuas Hulu mengatakan, nanti dari OPD induk memberikan sebagian asetnya ke OPD baru. Misalkan BPBD itu akan membagi aset penanggulangan bencana yang ada di Satpol PP, begitu juga BPPD membagi aset yang ada pada bidang pengelola perbatasan di Bappeda. "Masalah aset ini sudah sistematis seperti itu,". Sama halnya dengan Aparatur OPD tersebut, juga harus di isi. Pada pembahasan Raperda tentang OPD juga telah disampaikan ada 27 orang dan ada yang 19 orang. "Ini kemungkinan tahun depan ada lagi pelantikan, sebab pasti ada yang pindah ke OPD baru tersebut, baik itu pejabat struktural atau sebagai pelaksana," papar Wakil Bupati Kapuas Hulu.

 

Sebelumnya pembentukan OPD baru ini, sudah ada surat Gubernur yang memberi instruksi pembentukan tersebut. Pertimbangannya untuk mempermudah koordinasi dan dalam pelaksanaan tugas birokrasinya maka OPD ini memang harus ada di daerah. Walaupun hasil penilaian untuk pembentukan sebelumnya tidak memenuhi standar minimal, sehingga bidang kerja penanggulangan bencana dan pengelolaan perbatasan digabung kepada OPD lain. "Tapi karena ini berkebutuhan khusus maka dua OPD itu harus dibentuk," tutup Wakil Bupati Kapuas Hulu.


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)