Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Publik Hearing (dengar pendapat publik) di gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa 25 September 2018. Kegiatan tersebut untuk masukan 5 Raperda inisiatif yang tengah digodok Legislatif Kabupaten Kapuas Hulu.

 

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Kabupaten Kapuas Hulu, Fabianus Kasim menuturkan, lima Raperda inisiatif yang masih diproses Dewan diantaranya tentang Hukum adat, pajak sarang burung walet, pencegahan dan penanggulangan narkotika, perlindungan dan aksesibilitas penyandang disabilitas kemudian perlindungan anak. "Sebelum sampai pada proses kegiatan pada hari ini, telah melalui beberapa tahapan sesuai aturan yang ada," ucap Ketua Badan Pembentukan Perda Kabupaten Kapuas Hulu.

 

Untuk public hearing, itu penting untuk menyampaikan hasil kajian akademik yang telah disusun oleh tim. "Guna menghimpun masukan - masukan dari masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, untuk penyempurnaan naskah akademik dalam penyusunan Raperda ini," ucap Ketua Badan Pembentukan Perda Kabupaten Kapuas Hulu.

 

Oleh karena itu, melalui Public Hearing ini, diharapkan mampu menampung berbagi aspirasi masyarakat, sehingga hasil rumusan kebijakan yang dihasilkan memberi pengayoman, keadilan dan kepastian Hukum. "Sesuai semangat otonomi daerah, demi mewujudkan Tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyusunan kebijakan yang pro rakyat," terang Ketua Badan Pembentukan Perda Kabupaten Kapuas Hulu.

 

Untuk proses selanjutnya, Ketua Badan Pembentukan Perda Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, draf Raperda akan difasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Kalbar dan akan diagendakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, untuk dilakukan pembahasan sebagai legalitas formal. "Sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Kapuas Hulu," papar Ketua Badan Pembentukan Perda Kabupaten Kapuas Hulu.

 

 

Ketua Badan Pembentukan Perda Kabupaten Kapuas Hulu berharap, melalui Public Hearing menghasilkan draf Raperda yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. "Yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dimana golnya penyelenggaraan pengelolaan Pemerintahan adalah memberikan kesejahteraan yang berkeadilan, bagi Bangsa dan Negara yang bermuara pada asas otonomi daerah," tutup Ketua Badan Pembentukan Perda Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kegiatan itu hadir pula Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, SH beserta jajaran OPD, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)