Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten konservasi. Sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan, bahkan ada beberapa Desa yang masuk dalam kawasan itu. Kepala Bidang (Kabid) Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kapuas Hulu, Budi Prasetyo menuturkan, pihaknya berupaya agar Desa yang ada dalam kawasan hutan tersebut, dialihkan statusnya atau dikeluarkan dari status kawasan hutan. "Tahun 2018 ini saja ada 85 Desa di Kapuas Hulu akan dilakukan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). 85 Desa ini berdasarkan pembahasan atau verifikasi terakhir dengan tim inver PPTKH Kalbar," kata Kabid Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kapuas Hulu, Rabu 26 September 2018.

 

Kabid Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kapuas Hulu menjelaskan, untuk 85 Desa yang akan dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan itu diprioritaskan memang masuk dalam peta indikatif dan Desa-desa yang sudah menyerahkan berkas form permohonan untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi lapangan. Kabid Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kapuas Hulu mengatakan, untuk saat ini Desa yang akan dilakukan inventarisasi dan verifikasi oleh PPTKH Kalbar yakni Kecamatan Mentebah dan Kalis. "Di Kalis itu sembilan Desa dan Mentebah tiga Desa. Termasuk di Trans Sukamaju dan Pala Gurung," papar Kabid Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kapuas Hulu.

 

Lanjut Kabid Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kapuas Hulu, jika Desa-desa di Kabupaten Kapuas Hulu ini statusnya sudah dikeluarkan dari kawasan hutan, tentunya masyarakat yang tinggal dipemukiman kawasan hutan ini akan bisa membuat sertifikat tanahnya dengan mudah. "Nanti untuk membuat sertifikat tanah tersebut akan disusul dengan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Tahun 2019," jelas Kabid Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kapuas Hulu. 

 

Kabid Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kapuas Hulu tidak memungkiri, selama ini memang Desa yang statusnya masuk dalam kawasan hutan sulit berkembang bahkan tertinggal. Maka dari itu pihaknya meminta kepada tim Inver PPTKH Kalbar tidak hanya mengeluarkan status kepemukiman maupun lahan garapan dari kawasan hutan, namun juga dapat mengeluarkan fasilitas umum yang ada di kawasan hutan lindung. "Terutama jalan, karena masih banyak jalan kita masuk dalam kawasan hutan, sehingga Pemerintah daerah sulit untuk melakukan pembangunan maupun peningkatan jalan selama ini," tutup Kabid Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kapuas Hulu.


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)