Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Sektor pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini belum ada yang produksi. Ada dua perusahaan yang sudah mengantongi izin tambang di Kabupaten Kapuas Hulu,ialah PT ELM dan PT Ridha Jaya Mandiri.

Plt. Sekretaris Dinas Pertambangan Kabupaten Kapuas Hulu H Johadi mengatakan, Pemerintah Pusat memang ada mengeluarkan izin pinjam pakai lahan diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu, namun dari sekian banyak jumlah izin pinjam pakai yang dikeluarkan belum ada satupun izin yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hasil pertambangan.

Ijin yang telah Pemerintah berikan memang harus dikelola dengan baik oleh pihak penambang. Perusahaan terkait tidak diperbolehkan melakukan penambangan secara sembarang, Kelestarian hutan harus dijaga, oleh sebab itu aktifitas penambangan hanya dilakukan dibawah tanah.

Apabila pinjam pakai lahan digunakan untuk mengelola pertambangan yang berada di wilayah hutan produksi dan hutan lindung, setiap perusahaan tambang yang hendak beroperasi diwilayah hutan lindung dan produksi wajib mengantongi ijin dari Kementerian Kehutanan.

Saat ini hanya tinggal dua ijin pinjam pakai saja yang masih aktif dan tersisa di Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua Ijin pinjam pakai tersebut PT. ELM, yang bergerak dibidang pertambangan emas di Kecamatan Bunut Hulu dan PT. Ridha Jaya Mandiri, yang bergerak di pengelolaan batu bara di Kecamatan Kalis.

Untuk izin pinjam pakai perusahaan yang lainnya sudah banyak yang dicabut, hal ini dikarenakan masa ijinnya yang telah habis. Masa ijinnya bervariasi mulai dari 5, 10 sampai 20 tahun.

Bagi perusahaan yang telah memiliki ijin pinjam pakai lahan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak penerimaan Negara bukan pajak ke Pemerintah Pusat. Meskipun wilayah yang diberikan ijin tersebut belum dilakukan aktifitas penggarapan hasil tambang oleh perusahaan. Besarnya jumlah pembayaran pajak oleh perusahaan tergantung jumlah luas areal ijin pinjam pakai lahan yang diberikan, untuk satu izin itu biasanya bayar pajak mulai dari puluhan sampai ratusan juta pertahunnya.

Dari pajak penerimaan Negara bukan pajak yang dibayarkan oleh pihak perusahaan ke Pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten mendapatkan jatah pembagian hasil. Kabupaten Kapuas Hulu banyak memiliki potensi tambang seperti batu-bara, antimoni, emas. (DISKOMINFO & STATISTIK)


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)