Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2016, ada jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang penanganannya menjadi tugas pihak Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan ini telah diberlakukan pada Jumat 6 Januari 2017.          

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kapuas Hulu, IPTU Kamto mengatakan, sesuai dengan PP nomor 60 Tahun 2016 terjadi perubahan bila dibanding dengan PP 50 Tahun 2010, seperti tarif penerbitan SIM baru seperti SIM C 1 sebesar Rp 100 ribu, SIM C II Rp100 ribu. Serta SIM D 1 Rp50 ribu. Untuk perpanjangan SIM C 1 Rp75 ribu dan SIM C II Rp75 ribu, SIM D 1 Rp30 ribu.

Untuk pengesahan STNK roda 2 dan 3 tahun 2016 sebesar Rp25 ribu, untuk roda empat atau lebih sebesar Rp50 ribu. Untuk penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor roda 2 dan 3 itu tetap sebesar Rp25 ribu, namun untuk kendaraan roda 4 atau lebih dari Rp25 menjadi Rp50 ribu. Kemudian untuk penerbitan TNBK roda 2 dan 3 dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu dan roda 4 atau lebih dari Rp50 ribu jadi Rp100 ribu. 

Untuk penerbitan buku BPKB baru dari Rp80 ribu menjadi Rp225 ribu. Ganti kepemilikan dari Rp80 ribu menjadi Rp225 ribu. Selanjutnya kendaraan roda 4 atau lebih yang baru dari Rp100 ribu menjadi Rp375 ribu, ganti kepemilikan dari Rp100 ribu menjadi Rp375 ribu. Untuk penerbitan mutasi luar daerah kendaran roda dua dari Rp75 ribu menjadi 150, untuk kendaraan roda empat atau lebih dari Rp75 ribu menjadi 250 ribu. 

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kapuas Hulu, Uvang SE menjelaskan, ada perbedaan antara pajak yang dikelola UPPD dan tarif yang berlaku pada PP 60 tahun 2016. Dalam penyetoran UPPD hasil pajaknya disetorkan ke Kas Daerah, sementara kalau untuk yang PP 60 tahun 2016 untuk kewenangan Kepolisian itu penyetorannya langsung ke kas negara.

Pajak yang ditangani pihaknya (UPPD) seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaran Air (PKA), Biaya Balik Nama Kendaraan Air (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan denda.

Sementara untuk  PP 60 Tahun 2016 yang menjadi kewenangan kepolisian yakni melakukan Pengujian untuk penerbitan SIM baru, Penerbitan Perpanjangan SIM, Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP), penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Pengesahan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan bermotor keluar daerah, penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negara (STNK-LBN), penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negera (TNKB- LBN) dan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Lintas Batas Negara (NRKB). (DISKOMINFO & STATISTIK)


Komentar

  • I think this is one of the most significant info for me. And
    i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web
    site style is wonderful, the articles is really great
    : D. Good job, cheers I think this is one of the most significant info for me. And
    i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web
    site style is wonderful, the articles is really great
    : D. Good job, cheers

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)