Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu memiliki agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) ke luar Daerah setiap tahunnya. Pada awal tahun 2017, anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sudah melakukan dua kali Bimtek, pertama ke Bandung, kedua ke Jakarta.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Yohana Endang, SH mengatakan, selanjutnya akan ada lagi kegiatan Bimtek Dewan. Bimtek tersebut terkait Manajemen Persampahan. Anggota Dewan memang ingin mengetahui sistem tata kelola Persampahan yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk Kabupaten Kapuas Hulu. Supaya pengelolaan sampah kedepanya semakin baik, utamanya di Putussibau.

“Dari hasil bimtek nantinya, tentu bisa menjadi bahan pembasahan antara Dewan dengan Pemerintah Daerah setempat. Untuk referensi kebijakan terkait Persampahan di Daerah kita” tegas Yohana Endang.

Terkait kegiatan Bimtek tersebut sudah ada dua kali dilakukan Dewan Kabupaten Kapuas Hulu. Kunjungan pertama ke Surabaya. Bimtek tersebut mengangkat tema “Kiat dan Strategi Mencari, Mengelola serta Mengoptimalkan Sumber Dana Pembangunan dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyongsong Kemandirian Daerah”.

“Ada beberapa materi yang dibahas dalam Bimtek di Surabaya, diantaranya berkaitan dengan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Kemudian dana transfer khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, dana insentif Daerah, dana otsus dan dana keistimewaan, dana dekonsentrasi dan tugas bantuan, termasuk pinjaman Daerah” papar Yohana Endang.

Kunjungan Bimtek kedua para Dewan berkunjung ke Jakarta. Pada Bimtek tersebut temanya kebijakan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD serta pertanggung jawaban dan audit kepatutan atas perjalanan Dinas dan reses khusus di kelembagaan DPRD. Kemudian tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, kemudian pertanggung jawaban dan audit kepatutan atas perjalanan Dinas dan reses khusus di kelembagaan DPRD, serta pengawasan anggaran DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)