Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2017, penyelesaian batas Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu meningkat drastis, dari 278 Desa tinggal 10 Desa lagi yang harus di selesaikan.  DPMD Kabupaten Kapuas Hulu sendiri menjadwalkan kegiatan mediasi untuk penyelesaian batas Desa tersebut pada 21 April ini, kabarnya Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, AM Nasir SH akan memantau langsung.

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Desa pada DPMD Kabupaten Kapuas Hulu, Abdul Halim,  menjelaskan, Desa-desa yang belum menyelesaikan batas adalah Desa Bunut Hilir, Desa Empangau, Desa Nanga Tuan, Desa Entibab, Desa Jongkong Kiri Hilir, Jongkong Kiri Hulu, Desa Mensusai, Desa Tanjung, Desa Madang Permai dan Desa Laut Tawang. Desa-desa tersebut berada di tiga Kecamatan seperti Kecamatan Bunut Hilir, Kecamatan Jongkong dan Kecamatan Suhaid. Untuk penyelesaian batas Desa mereka ini, sudah di serahkan ke Pemerintah Kabupaten, sebab dari Desa dan Kecamatan dulunya tidak selesai. Kalau hasil penyelesaian dari Kabupaten, itu akan mengikat.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan batas Desa tersebut pada Jumat  21 April 2017 mendatang akan di lakukan pertemuan di tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan persoalan batas Desa tersebut, kalau memungkinkan Bupati akan turun.

"Kalau nanti tidak juga selesai, APBDes yang bersangkutan akan kena sanksi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) 25 persen" jelas Abdul Halim.

Kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah menyelesaikan batas Desa dalam satu Kecamatan. Jika sudah di luar Kecamatan maka menjadi kewenangan Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kapuas Hulu.

"Penyelesaian 278 batas Desa di mulai dari Tahun 2014 lalu dan sekarang hanya tinggal 10 Desa yang belum selesai, karena keberhasilan kita ini dari Sintang hendak belajar ke Kapuas Hulu untuk menyelesaikan masalah batas Desa" ungkap Abdul Halim.

Selama ini, cara DPMD menyelesaikan batas Desa yaitu dengan pendekatan kekeluargaan. Selalu ada upaya komunikasi yang melibatkan para tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat setempat. DPMD juga sistemnya jemput bola (datang langsung ke lokasi) untuk menggali data batas Desa kepada masyarakat.

"Tingkatan penyelesaian batas Desa ada tiga, pertama jika kedua Desa belum menemukan kesepakatan terkait batas Desa maka akan di selesaikan di tingkat Kecamatan, namun jika di Kecamatan tidak menghasilkan kesepakatan juga maka akan di selesaikan di tingkat Kabupaten" papar Abdul Halim.

Untuk Desa yang sudah di sepakati batas Desanya, batas kedua Desa tersebut akan di ambil titik koordinat dengan melibatkan pihak Kecamatan dan kedua tim batas Desa tersebut. Setelah di ambil titik koordinat secara bersama-sama, kedua belah Desa terkait, barulah di buat patok batas Desa. Kemudian di buatkan peta Desa dan Perbub penetapan dan penegasan tentang batas Desa. Kepada para Kepala Desa sudah wajib mengerti cara menggunakan Global Positioning System (GPS). Guna untuk mempermudah mengetahui letak batas Desanya masing-masing.


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)