Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, SH, memimpin rapat revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kapuas Hulu 2016-2021 di Aula Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Selasa 05 September 2017. Pada kegiatan tersebut hadir Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah dan beberapa anggotanya, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri serta beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, SH mengatakan, Refisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus dilakukan untuk menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang perangkat daerah. Revisi ini juga penting untuk kebijakan pembangunan Kapuas Hulu kedepan. "Sebab itu semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus serius dalam revisi ini," tegas Wakil Bupati Kapuas Hulu, diruang rapat. Dalam kepemimpinannya bersama Bupati, AM Nasir SH, Wakil Bupati Kapuas Hulu menegaskan, ada tiga misi dengan beberapa indikator tujuan dan sasaran untuk pembangunan kedepan. "Hal utama yang harus dicapai adalah kita (Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu) harus beri kepuasan pelayanan kepada masyarakat," tegas Wakil Bupati Kapuas Hulu. Seluruh program untuk tujuan tersebut harus didukung Organisasi Perangkat Daerah, terutama dalam hal data. "Data harus valid tidak sembarangan, karena masalah data ini berdampak dalam program kita kedepan," ucap Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Wakil Bupati Kapuas Hulu mengutarakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2010-2015 harus jadi pembelajaran karena dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Pontianak memberikan hasil yang mengecewakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah itu dinyatakan terjelek se Kalbar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan. "Padahal apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum sudah baik. Saya juga bingung akan hasil itu, karena yang memandu dan membimbing adalah BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan) sendiri. Ada MoU Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan) namun hasilnya begitu," ucap Wakil Bupati Kapuas Hulu. Opini Kapuas Hulu juga masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Pontianak. Untuk dapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kelemahan ada pada aset, serta penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. Aset selama dua tahun terakhir belum ada terselesaikan. "Ini sebetulnya bisa diselesaikan asal semua mau kerjakan secepatnya. Waktu tiga bulan diberikan Bupati, harus bisa selesai. Saya masih optimis temuan bisa diselesaikan, setiap ada penyelesaian harus dilaporkan," tutur Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Muhammad Sukri, menyampaikan penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus segera difinalisasikan. Kalau tidak selesai maka tidak bisa membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018. "Maka secepatnya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus tuntas," tegas Sekretaris Daerah Kapuas Hulu. Semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terlibat dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena itu menyangkut program Dinas. "Ada juga pengaturan program pembangunan yang menjadi urusan penunjang dan wajib dari masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sebab itu para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus tahu," tuntas Sekretaris Daerah Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)