Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Dalam bidang pembangunan, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih dominan menggunakan bahan dasar kayu, terutama kayu Belian atau Ulin. Bahkan dalam spesifikasi pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, jenis kayu ini adalah material utama baik untuk jembatan dan sebagian fisik pembangunan gedung. Akan tetapi, pemenuhan jenis kayu ini sedang menjadi polemik di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebab kayu yang dibawa masyarakat semakin marak penertibannya oleh Aparat terkait. Bahkan sekelompok masyarakat yang menekuni bidang usaha kayu mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas Hulu belum lama ini, mereka meminta agar ada solusi bagi masyarakat untuk tetap dapat mengambil sebagian kecil kayu tersebut.

Permasalahan kayu yang terjadi di Kapuas Hulu, mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Marius Marcellus Tj. Menurutnya kayu Belian memang jadi permasalahan. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang kayu Belian di Pemerintah Provinsi Kalbar memang ada, namun itu mengacu pada Undang-undang yang lama dan belum diperbaharui. “Jadi Perda kayu belian harus ada penyesuaian dengan regulasi baru,”. Dalam aturan terbaru kayu Belian memang dilindungi. Namun dari info koran Kapuas Hulu sudah pernah ada kesepakatan, sepanjang untuk kepentingan masyarakat itu boleh. Hanya saja kuncinya adalah hutan lindung, kalau berasal dari hutan lindung jelas tidak boleh. “Ini (kayu Belian) memang perlu lex spesialis (Hukum bersifat khusus). Cuma dasar Hukumnya belum ada,” tegas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, di Putussibau belum lama ini.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat  menjelaskan, untuk jalan keluar masyarakat Kapuas Hulu dalam memenuhi kebutuhan kayu, masyarakat bisa memanfaatkan hutan hak kemasyarakatan. Hutan hak ini tetap ada perizinannya. "Kalau ada hutan hak itu tinggal lampirkan ke kami pembuktiannya seperti sertfikat dan lainnya, nanti kami keluarkan izin pemanfaatan hutan hak, jadi masyarakat bisa ambil kayu disitu,”. Berkaitan dengan masalah pengelolaan hutan hak ada lima, diantaranya hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan Desa dan lainnya. Hal ini sebetulnya perlu didorong dan ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil kayu. “Seperti hutan adat, kalau itu dikawasan hutan produksi dan areal penggunaan lain (APL). Kalau ada di kawasan hutan lindung, kelolaannya sesuai tata kelola hutan lindung, untuk pariwisata bisa, ambil air dan hasil hutan non kayu juga bisa,” terang Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan pula, bahwa hutan adat ini bisa ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan Pemuka masyarakat, kemudian diteruskan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar. “Nanti saya akan tetapkan indikatif untuk pencanangan. Karena Perda hutan adat belum ada di Kapuas Hulu. Sementara di Provinsi tergganjal,”. Dari beberapa masalah hutan hak, itu bisa dicarikan mitra untuk pengelolaannya. "Apa bila kawasan kebun sawit status kawasannya sudah punah, bisa dikembalikan status lahannya ke status hutan adat, kalau lahan itu ada di APL bisa dikelola lagi oleh masyarakat, kalau masuk kawasan hutan produktif nanti bisa dilakukan penanaman kembali dan hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. (Doc. Bidang SAI-DKIS)


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)