Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Pelarangan pemotongan ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan pasal 18 ayat 4 dan Peraturan Menteri pertanian nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Dalam pengendalian pemotongan betina produktif telah dilaksanakan MoU antara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan Polri, nomor 09001/HK.230/F/05/2017 dan nomor B/44/V/2017 Tanggal 9 Mei 2017 tentang pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Guna menyampaikan aturan tersebut kepada masyarakat, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu menggelar sosialisasi ‘pengendalian pemotongan sapi atau kerbau betina produktif untuk mendukung ‘UPSUS SIWAB’, di aula Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu, Selasa 24 Oktober 2017. Sosialisasi tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri. Hadirpula di kesempatan itu Kepala Dinas Pangan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, drh. H.A., Manaf Mustafa serta pihak Polres Kapuas Hulu.

Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri mengatakan, sosialisasi tersebut memang menjelaskan tentang masalah pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Untuk memotong sapi betina tersebut ada prosedurnya. “Sapi betina yang mau dipotong harus betul-betul diperiksa apakah sudah tidak produktif lagi. Kalau usia sapi betina itu 8 tahun kebawah maka tidak boleh dipotong. Demikian juga untuk sapi betina yang usia 8 tahun keatas yang sedang bunting itu tidak boleh dipotong, kecuali sapi betina itu tidak hamil bisa dipotong,”. Dengan sistem ini Pemerintah berupaya agar masyarakat dalam Negeri bisa swasembada daging. Sebab selama ini untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat selalu impor. “Dengan menekan pemotongan sapi betina produktif maka produksi sapi lokal bisa lebih banyak dan bisa memenuhi konsumsi daging sapi di masyarakat. Jangan sampai kita terus mendatangkan daging sapi dari luar,” tegas Sekretaris Daerah Kapuas Hulu.

Terkait pengawasan pemotongan sapi kedepannya, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu mengatakan, pihak Polsek bakal terlibat. Sebab setiap Kecamatan di Kapuas Hulu tidak ada petugas Peternakan. “Jadi pada lokasi pemotongan sapi, pihak polsek bisa memeriksa apakah pemotongan sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum ada izin untuk pemotongan, mereka juga bisa melakukan pengamanan,”. Untuk perizinan pemotongan tersebut, nantinya akan dikeluarkan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. “Bentuk perizinannya itu rekomendasi pemotongan sapi. Kalau sedang produktif tidak akan diberikan,” tutup Sekretaris Daerah Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)